Dengan menyadari segala kekurangan dan kelebihan Tekun, staregi terbaik untuk tetap bisa eksis adalah dengan mengembangkan sebanyak mungkin network business, hal tersebut termasuk diantaranya dengan bermitra dengan sesama konsultant. Continue reading “Tekun Strategy Aliance”
Sistem Informasi Profile Daerah (Aplikasi Informasi Lintas Satker) Online.
Sistem informasi Profile Daerah, merupakan konsep portal Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan seluruh portal dari masing - masing SKPD pada sebuah pemda. dengan konsep agregasi informasi pada portal Pemda sebagai Main portal diharapkan mampu menampung seluruh aktivitas dan kegiatan masing-masing SKPD, sehingga dapat terpublikasi melalui satu pintu dalam portal pemerintah Daerah. Kebanyakan Profil Daerah yang ada pada sebuah Pemda, sumber publikasi konten dari website tersebut biasanya berasal dari bagian humas dan bagian umum dalam hal pengelolaan konten, oleh karenannya seluruh kegiatan yang menjadi agenda dari seluruh satker tidak mampu tercapture dengan ...
Sistem Informasi KUA PPAs (Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
KUA DAN PPAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) a. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. b. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target c. Teknis penyusunan APBD d. Hal-hal khusus lainnya Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah dan disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas ...
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah merupakan tools yang akan membantu Bappeda dalam rangka proses penyusunan RPJP, RPJM, dan RKPD yang didalamnya terdapat Rencana strategis dan Rencana Kerja Masing – masing SKPD, dalam penyusunan RPJM diperlukan sebuah system yang mampu menjaga proses penyesuaian Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing satker agar senantiasa sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Perencanaan Daerah diperlukan untuk : 1. Disusun sesuai kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional 2. Perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka panjang(20 Tahunan), Jangka Menengah (5 Tahunan), Jangka Pendek (1 Tahunan) 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Dasar Hukum. saat ...
Sistem Informasi Keuangan Daerah Online
Sistem informasi keuangan Daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya ...
-
E-Goverment bukanlah hanya sebuah JARGON dan membangun sebuah E-Goverment dalam skala yang paling kecil sekalipun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kota tidaklah semudah kita mengucapkannya. Banyak sekali aspek yang harus dipersiapkan baik Infrastruktur, System (E-Goverment Framework dan Aplikasi yang bekerja didalamnya) dan yang terpenting adalah kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggunakan Teknologi Ini dalam menyelenggarakan kegiatan Kepemerintahan.
E-Government adalah sebuah alat pengendali sistem keperintahan secara elektronik, hal ini dikarenakan outcome dari sebuah sistem E-Government adalah terciptanya DSS (Decission Support System) dalam pengambilan kebijakan oleh pihak - pihak terkait dalam hal ini adalah Eksekutif. Oleh Karenanya integritas data, compatibilitas, interoperabillitas seluruh aplikasi yang berjalan dalam sebuah EGoverment Framework harus terjaga konsistensinya.
Tekun Duta Multimedia, memfokuskan kegiatan bisnisnya untuk memberikan solusi dan konsultansi dalam hal implementasi sebuah sistem E-Government pada Pemerintah Daerah dan Kabupaten Kota.
Kombinasi dan kolaborasi para praktisi yang sangat menguasai proses penyelenggaraan pemerintahan selaku nara sumber dan Tim Ahli dengan Tim Teknis yang selalu mengikuti perkembangan Development Technology dan memahami Software Architecture Design yang selaras dengan konsep E-Government yang dikeluarkan oleh DEPKOMINFO telah mampu menghasilkan produk - produk E-Goverment yang terintegrasi, terjaga kompatibilitasnya dan Teruji, dan juga mampu memberikan arah pembangunan Masterplan E-Government dengan menerapkan proses penahapan yang detail dengan mekanisme yang tersetruktur. (Management)
-
Pengembangan Masterplan E-Government @ Belitung
Tgl 24 Sept 2009 PT. Tekun Duta Multimedia Memenangkan Kontrak pembangunan masterplan e-GOvernment
-
Sistem Informasi Keuangan Daerah RC 1.0
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) , yang menjadi salah satu product andalan dari PT. Tekun Duta Multimedia, telah memasuki fase Beta 1.0, diharapkan akhir Desember 2009, product ini telah bisa masuk ke fase Production.
