Pembangunan sebuah sistem informasi, harus senantiasa dikawal dengan sebuah sistem pendampingan yang continue untuk menjaga sebuah proses,
Pembangunan sebuah sistem informasi, harus senantiasa dikawal dengan sebuah sistem pendampingan yang continue untuk menjaga sebuah proses,

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kebanyakan Profil Daerah yang ada pada sebuah Pemda, sumber publikasi konten dari website tersebut biasanya berasal dari bagian humas dan bagian umum dalam hal pengelolaan konten, oleh karenannya seluruh kegiatan yang menjadi agenda dari seluruh satker tidak mampu tercapture dengan baik.
Disamping itu pula dengan adanya aplikasi ini diharapkan kompetisi positif antar SKPD mampu terwujud untuk meningkatkan kualiatas pelayanan masyarakat dan pembangunan Daerah.

• Modul modul yang terdapat dalam Sistem Informasi Profile Daerah adalah :
• Modul Pemberitaan
• Modul Event dan Kegiatan  Satker
• Modul Link Terkait
• Modul Agenda Satker
• Modul Photo Gallery
• Modul Spesifik yang diperlukan oleh masing-masing Satker untuk kepentingan Publikasi.

Seluruh modul yang ada merupakan modul yang melekat pada profile dari masing-masing SKPD, dimana hasil entry pada masing masing SKPD akan dikumpulkan (Agregasi) oleh sistem kedalam portal pemda (main portal), dan karena sifat dari kumpulan berita dan lain - lain yang ada pada main portal adalah agregasi data maka ketika pengunjung mengakses data tersebut maka sistem akan membawa pengunjung pada url sebenarnya dimana berita dan atau kegiatan tersebut berasal.

Dalam Perkembangannya, aplikasi profile Daerah (Lintas Satker) harus mampu di customisasi dengan memanfaatkan services yang dibangun oleh masing-masing SKPD dalam urusan publikasi - publikasi informasi yang lebih spesifik.

Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah dan disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.
Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAs)

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut :
a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.
c. Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program.
Kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran (PPA) paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Kebijakan umum APBD dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Dalam hal membantu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyusun KUA dan PPAs dibutuhkan sebuah sistem yang mana kedudukan sistem ini nantinya harus mampu menjaga konsistensi antara RKPD masing - masing SKPD (RENJA SKPD) dengan KUA yang dimaksudkan (Bukan Sebaliknya KUA -> RKPD melainkan RKPD -> KUA), hal ini dimaksudkan untuk kesesuaian proses sequensial dari perencanaan jangka panjang Daerah -> Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah yang telah dijelaskan dalam alur bagan sistem perencanaan daerah [Lihat Detail Sistem Perencanaan]

Dasar Hukum

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga.
6. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tanggal 11 Agustus 2005.
9. Permendagri 59/2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Revisi Permendagri 13 Tahun 2006

Perbandingan Format KUA dan PPA Permendagri 13/2006 dengan Permendagri 59/2007

Komparasi KUA Permendagri 12 Tahun 2006 dengan Permendagri 59 Tahun 2007

Komparasi PPAs Permendagri 12 Tahun 2006 dengan Permendagri 59 Tahun 2007

Alur Penyampaian Rancangan KUA PPAs

Integrasi dengan Sistem Informasi Lainnya dalam kerangka e-Government Framework.

Integrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem informasi KUA PPAs dalam hal proses integrasi dengan aplikasi terkait dalam hal ini adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan EGovernment Framework yang mensyaratkan adanya proses interopabilitas dengan aplikasi lainnya maka konsep sharing data seharusnya menggunakan sebuah teknologi base on services (SOA) dan namun demikian konsep perencanaan dan KUA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masih dalam satu domain di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sehingga proses sharing data bisa dilakukan secara langsung melalui cara bagi data pada level database. maknisme transfer data inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai data dasar dalam proses penyusunan KUA.

Integrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Sistem Informasi Keuangan Daerah, entry point dari aplikasi keuangan daerah adalah berawal dari Data RKA sementara data RKA dihasilkan oleh penyusunan KUA PPAs oleh karenanya sistem informasi KUA dan PPA disamping menghasilkan data laporan KUA masing - masing SKPD harus mampu menghasilkan sebuah services yang berisikan detail KUA yang nantinya akan dikonsume oleh sistem informasi keuangan daerah.

Teknologi yang dipergunakan untuk membangun aplikasi ini adalah:

1. Aplikasi berbasis web dengan .net framework 3.5
2. Ajax.net
3. Menggunakan arsitektur berbasis layanan (SOA)
4. Database Microsoft SQL Server 2008
5. Mengimplementasikan konsep layering dengan IBATIS sebagai Data Persistence Layer
6. Reporting Menggunakan Report Viewer dengan fasilitas Export Data Ke PDF dan Microsoft Excel
7. Logging (rekan jejak pengguna).
8. Asp.Net Membership security.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Memiliki beberapa modul diantaranya adalah:

Berikut ini adalah tampilan beberapa tampilan dari aplikasi sistem informasi Kua PPAs

[Show as slideshow]

[View with PicLens]

12►

Perencanaan Daerah diperlukan untuk :
1. Disusun sesuai kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional
2. Perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka panjang(20 Tahunan), Jangka Menengah (5

Tahunan), Jangka Pendek (1 Tahunan)
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian

Dasar Hukum.

saat ini pemerintah belum memiliki sebuah payung hukum sebagai petunjuk teknis pembangunan sistem informasi perencanaan untuk daerah, berbeda halnya dengan sistem informasi keuangan yang telah memiliki petunjuk yang jelas sehingga terdapat standarisasi sistem keuangan. oleh karena itu dalam hal penyusunan sistem ini kami mempergunakan peraturan berikut sebagai bahan referensi:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga.
6. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tanggal 11 Agustus 2005.

Alur Perencanaan dan Penganggaran

RPJP Daerah Berfungsi Sebagai :
1. Pedoman penyusunan bisi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah
2. Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah
3. RPJP daerah Provinsi menjadi acuan RPJP Daerah Kabuaten/Kota

RPJM Daerah Berfungsi sebagai:
1. Pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan renstra (rencana straegis) SKPD menjadi Renstra SKPD
2. Bahan utama penyusunan RKP Daerah.
3. Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas kinerja Kepala Daerah.
4. RPJM Daerah Provinsi merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota

RKP Daerah berfungsi sebagai:
1. Pedoman Penyempurnaan rancangan Renja (Rencana Kerja) SKPD
2. Pedoman Penyusunan RAPBD

Dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah berakhir. hal ini adalah untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada awal masa jabatan Kepala Daerah yang baru yang disebut sebagai program transisi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran semetara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun berkenaan.

Secara Matrik Dapat digambarkan Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut

Atas hal tersebut diatas sistem informasi perencanaan pembangunan daerah ini kami bangun, tujuannya jelas untuk menjaga konsistensi antara RPJP, RPJM dan RKPD secara sistem, hal lain juga dengan adanya sistem ini proses koordinasi antar masing-masing SKPD dapat dilaksanakan dengan cepat.

Secara sistem, aplikasi perencanaan ini memiliki integrasi dengan beberapa aplikasi yang lainnya proses integrasi tersebut adalah sebagai berikut :

Integrasi dengan Sistem Informasi (modul) KUA/PPA
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah akan menghasilkan keluaran sebuah data Renja yang akan menjadi bahan masukan atas Sistem (modul) Penyusunan KUA/PPA.

Integrasi dengan Sistem informasi Jaring Aspirasi Masyarakat
Dalam perkembangannya Sistem aplikasi Perencanaan Pembangunan daerah akan terintegrasi dengan system aplikasi jaring Aspirasi Masyarakat. System ini diperlukan sebagai bahan masukan masing – masing satker dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) disamping mekanisme structural yang diperoleh dari jalur musrenbang, baik musrenbang desa, kecamatan maupun dengan musrenbang kabupaten.

Integrasi dengan Sistem Data Spasial RT/RW
Beberapa dinas teknis memerlukan sebuah data perencanaan tata ruang dan wilayah dalam menyusun sebuah Renja, untuk itulah diperlukan aplikasi data spasial rencana tata ruang dan wilayah.

Integrasi dengan Sistem Informasi MONEV
Dalam menyusun RKPD/Renja Satker tentunya membutuhkan bahan atas proses pelaksanaan pekerjaan pada tahun sebelumnya, dan untuk itu system informasi monev akan memberikan supply data untuk perencanaan tahun penyusunan renja dengan data hasil monev tahun sebelum renja disusun.

Teknologi yang dipergunakan untuk membangun aplikasi ini adalah:
1. Aplikasi berbasis web dengan .net framework 3.5
2. Ajax.net
3. Menggunakan arsitektur berbasis layanan (SOA)
4. Database Microsoft SQL Server 2008
5. Mengimplementasikan konsep layering dengan IBATIS sebagai Data Persistence Layer
6. Reporting Menggunakan Report Viewer dengan fasilitas Export Data Ke PDF dan Microsoft Excel
7. Logging (rekan jejak pengguna).
8. Asp.Net Membership security.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Memiliki beberapa modul diantaranya adalah:

Berikut ini adalah tampilan beberapa tampilan dari aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

[Show as slideshow]

[View with PicLens]

Network bagi kami adalah sebuah value yang tidak ternilai secara material, oleh karena itu komitmen kami dalam membangun kemitraan baik dengan pemerintah maupun dengan rekan sesama konsultan, benar-benar kami jaga sehingga kelangsungan pola kemitraan yang dikehendaki oleh mitra-mitra kami benar-benar dapat terjaga, dan memberikan manfaat lebih dari komitmen kemitraan yang disepakati.

Mengapa Kami Membutuhkan Mitra ?

Kami menyadari sepenuhnya, usia 2 tahun dalam mengarungi persaingan di bisnis government bukanlah modal yang layak untuk dibanggakan untuk bisa bersaing dengan konsultan yang terlebih dulu eksis dan sudah mempunyai market di government baik di Pemerintah Kabupaten, Kota, Maupun Propinsi. Kami Butuh banyak pengalaman, untuk bisa lebih mandiri.
Dengan kondisi yang demikian apakah kami tidak layak untuk dijadikan mitra?, karena hakekat dari kemitraan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang bermitra.

Sebagai Gambaran, PT. Tekun Duta Multimedia, Berdiri 4 Agustus 2008, yang pada akhir tahun 2009, telah membukukan project dari beberapa Pemerintah Daerah dan Beberapa Departemen (Kementerian) dalam nominal kurang lebih 4 (Empat) Milyar *(Kontrak Lengkap a.n. Perusahaan), tidak besar memang namun kami merasa angka tersebut telah mampu menembus angka psikologis yang kami tetapkan untuk tahun pertama, hal inilah kiranya yang membuat kami lebih percaya diri dalam mengembangkan bisnis kedepan.


Siapakah Sesungguhnya Mitra Potensial itu Bagi Kami.


1. Pemerintah Pusat (Kementerian), Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hal ini dikarenakan kami memiliki jajaran product yang sesuai dengan regulasi dan dibutuhkan Government yang telah di design dengan standart EGovernment Framework. Berikut ini adalah List dari Produk yang kami miliki.


2. Sesama Konsultan.

Goal Kami adalah memberikan solusi bagi government sehubungan dengan produk-produk yang kami miliki,Oleh karenanya “Rebranding” dengan full support adalah sesuatu yang sangat memungkinkan dan bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan.


3. Freelancer Marketing

kami meyakini semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam hal membangun sebuah network, namun dikarenakan kesibukan dan hal lainnya, sehingga potensi yang ada belum bisa dimaksimalkan dengan baik, oleh karena itu kami sangat menghargai personal yang memiliki talenta membangun network dan berkenan bergabung dalam Team Kami.


4. Freelance Programmer dan Developer.

Focus kami adalah memasarkan product - product berbasis EGovernment namun demikian kepercayaan yang diberikan oleh mitra kami dari pemerintah tidak hanya sebatas aplikasi berbasis EGovernment, oleh karenanya kami mengundang Rekan - rekan Freelancer Programmer untuk bergabung dan berkolaborasi dengan Team Developer Kami.



Atas Hal tersebut, kami meyakini dengan kekuatan Network dalam jalur kemitraan kami akan tetap surive dan siap berkompetisi dalam menghadapi persaingan untuk menjadi E-Government Solution Provider yang bisa memegang kepercayaan.