Sistem Informasi Keuangan Daerah Online

sikdaloginSistem informasi keuangan Daerah merupakan aplikasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri no 59 Tahun 2007.

atas dasar tersebut diatas kami mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam hal proses intergrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

  • Fungsi utama aplikasi Sistem informasi Keuangan Daerah.
  • Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban)
  • Menyusun Laporan Keuangan Lebih efisien dan akurat   
  • Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya
  • Menyajikan informasi yang akurat secara efektiv dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan

Sebagaimana yang telah diatur dalam permendagri no 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi atas permendagri sebelumnya, telah jelas diatur didalamnya tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan daerah, dimana didalamnya termuat modul - modul sebagai berikut :

  1. Modul Anggaran ( RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas)
  2. Modul Penatausahaan (SPD, SPP, SPM , STS, SP2D,SPJ
  3. Modul Pembukuan (Jurnal, Saldo Awal)
  4. Modul Perubahan APBD

Secara Detail fungsi dari modul modul tersebut adalah :
Memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah pada :
SatKer Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

  • prosedur Anggaran (Perda APBD. Penjabaran APBD)
  • prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas di BUD (SPD, SP2D)
  • prosedur Akuntansi /Pembukuan
  • SatKer Perangkat Daerah (SKPD)
  • Prosedur Anggaran (RKA, DPA)
  • Prosedur  pada PPK – SKPD
  • Verifikasi
  • Perbendaharaan
  • Akuntansi
  • Prosedur Bendahara Pengeluaran
  • Prosedur Bendahara Penerimaan

BAGAN INTERAKSI ANTAR MODUL DAN ALUR APLIKASI KEUANGAN DAERAH.

sikda_flow1 sikda_flow2 sikda_flow3
sikda_flow4 sikda_flow5 sikda_flow6

sikda_flow7


 
Dasar Hukum :

  1.  UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  2.  UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
  3.  UU No. 25 tahun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
  4.  UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
  5.  UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  6.  PP No. 20 tahun 2004 tetang Rencana Kerja Pemerintah
  7.  PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  8.  PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  9.  PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
  10.  Permendagri 13 /2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  11.  Permendagri 59 /2007 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Proses Integrasi dengan aplikasi Terkait.

sikda_integrasiBagi Pemda yang telah menggunakan aplikasi keuangan daerah, modul - modul tersebut merupakan modul standart yang memang harus dimiliki oleh setiap aplikasi keuangan daerah, sehingga tidak ada sesuatu yang istimewa, namun demikian  Sistem Informasi Keuangan Daerah  merupakan sentral dari seluruh aplikasi yang ada disuatu pemda oleh karena itu, konsep integrasi antar modul butuh focus perencanaan yang maksimal untuk bisa memperoleh hasil integrasi yang maksimal pula, dan  kekuatan aplikasi yang kami kembangkan terletak pada proses integrasi antar aplikasi baik aplikasi perencanaan dan aplikasi - aplikasi terkait lainnya.

berikut ini merupakan kemudahaan dan flexibilitas aplikasi keuangan yang kami kembangkan untuk mensupport aplikasi-aplikasi lainnya:

Integrasi Dengan Modul KUA/PPAS

Dalam Modul KUA terdapat sebuah services yang berfungsi untuk menberikan output KUA/PPA per Satker, Service ini lah nanti harus mampu diconsume oleh aplikasi keuangan untuk dipergunakan sebagai proses pembuatan RKA. Modul KUA/PPA merupakan jembatan yang akan menghubungkan data renja dari system informasi perencanaan pembangunan daerah, kedalam system informasi keuangan setelah melalui fase mapping kode – kode akun dari masing – masing aplikasi. Tujuan dari proses mapping ini adalah dipergunakan untuk bisa melakukan proses rekam jejak dari proses penyusunan hingga proses monitoring atas sebuah kegiatan.
Integrasi dengan Sistem Informasi Asset (Barang Milik Daerah)
Sebagai tools yang dipergunakan untuk membantu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengelola asset Daerah, dibutuhkan konsistensi data baik yang berupa data nilai asset dan jumlah asset yang dimiliki oleh sebuah Pemda, dan untuk hal tersebut diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi antara aplikasi BMD dan sistem informasi keuangan dalam modul akuntansi asset *) modul sedang dalam fase pengembangan.

Integrasi dengan Sistem Pendapatan Daerah

Aplikasi Anggaran dan Keuangan, merupakan tools untuk membantu pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya pendapatan daerah dari sektor retribusi dan pajak.
Sistem Informasi Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu, merupakan aplikasi terpadu satu atap yang didalamnya terdapat modul untuk masalah retribusi, sehingga aplikasi anggaran dan Keuanga harus mampu mengconsume Service yang disediakan oleh aplikasi pelayanan satu atap.

Integrasi dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Selain sebagai consumer Services aplikasi keuangan juga harus bisa menyediakan publisher services, yang didalam terdapat data realisasi anggaran yang berhasil dilaksanakan oleh masing – masing SKPD, yang pada nantinya output tersebut akan dijadikan consumsi aplikasi Monitoring dan Evaluasi yang berada di Bappeda.

Integrasi dengan aplikasi Kepegawaian

Gaji merupakan salah satu komponen belanja tidak langsung yang setiap tahunnya secara otomatis masuk dalam anggaran suatu pemda, perubahan kenaikan golongan dari seorang pejabat atau staf berakibat pula pada kenaikan kenaikan gaji dan dengan demikian secara akumulasi terjadi perubahan total belanja tidak langsung untuk akun Gaji Pegawai.
Oleh karena itu akun untuk pos belanja tidak langsung gaji pegawai harus diperoleh dari services yang disediakan oleh aplikasi penggajian.

Integrasi dengan aplikasi – aplikasi lainnya.

Pada prinsipnya aplikasi keuangan memiliki banyak sekali integrasi dengan aplikasi – aplikasi lain dalam sebuah pemerintah daerah, namun secara garis besar integrasi aplikasi keuangan dengan aplikasi – aplikasi lainnya terletak pada kodefikasi kode akun masing – masing pos pengeluaran.

Teknologi yang dipergunakan untuk membangun aplikasi ini adalah:

1. Aplikasi berbasis web dengan .net framework 3.5
2. Ajax.net
3. Menggunakan arsitektur berbasis layanan (SOA)
4. Database Microsoft SQL Server 2008
5. Mengimplementasikan konsep layering dengan IBATIS sebagai Data Persistence Layer
6. Reporting Menggunakan Report Viewer dengan fasilitas Export Data Ke PDF dan Microsoft Excel
7. Logging (rekam jejak pengguna).
8. Asp.Net Membership security 


 
Berikut ini adalah tampilan beberapa tampilan dari aplikasi sistem informasi keuangan daerah online.

 

 

 


untuk mencoba aplikasi ini silhkan klik ikon disamping, jika anda belum memiliki user dan password untuk login silahkan hubungi kami di support[at]tekun.com atau hubungi customer support tekun di 021-390-5785login

 


Comments

One Response to “Sistem Informasi Keuangan Daerah Online”

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Spam Protection by WP-SpamFree

Login